Cirebon Siaga 112, Satu Nomor Untuk Semua Kejadian Kedaruratan

Cirebon Siaga 112, Satu Nomor Untuk Semua Kejadian Kedaruratan

Layanan 112 selalu siap menerima laporan kedaruratan. Dari layanan 112, kejadian kedaruratan segera disampaikan ke instansi yang berwenang.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Publik (PIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Uung Taryumi, S.Sos., menjelaskan layanan kedaruratan 112 memiliki sejumlah personil yang dibagi dalam beberapa shift. “Sehari dibagi menjadi 3 shift,” ungkap Uung, Jumat, 11 Juni 2021. Masing-masing shift dijaga oleh 3 orang. “Layanan Call Center 112 siaga selama 24 jam,” ungkap Uung.

Untuk itu, Uung meminta kepada siapa pun yang melihat kejadian kedaruratan bisa segera menelpon 112. “Bisa ditelpon dari telepon selular sekalipun tidak memiliki pulsa,” tegas Uung. Seperti kejadian hari ini, yaitu tumpahnya oli dari sebuah kendaraan berat di persimpangan Jalan Pemuda, Kota Cirebon. “Pagi tadi layanan 112 mendapat laporan dari petugas pemadam kebakaran mengenai kecelakan yang terjadi akibat tumpahan oli dari kendaraan forklift yang melintas di jalan dan menimbulkan kemacetan,” ungkap Uung.

Usai menerima laporan, PSC 119 segera dihubungi dikarenakan adanya laporan kecelakaan lalu lintas akibat kejadian tersebut. “Jalan yang licin menyebabkan 4 orang menjadi korban, 3 luka ringan dan 1 orang sesak nafas,” ungkap Uung. Namun semua korban berhasil ditangani dengan pertolongan cepat dari PSC 119.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon, Ahmad Wahyudi, menjelaskan, pihaknya mendapat laporan kejadian dari anggota Korem 063/SGJ sekitar pukul 07.00. “Kami langsung lakukan pembersihan jalan menggunakan liquid foam, dan lalu lintas berjalan dengan normal kembali sekitar pukul 08.15.”.  

Layanan kedaruratan Cirebon Siaga 112 merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan dari Pemda Kota Cirebon kepada masyarakat. Seluruh unsur bersinergi dalam layanan ini, baik Perangkat Daerah, Kepolisian, TNI, dan stakeholder terkait lainnya. Dengan layanan kedaruratan Cirebon Siaga 112, maka masyarakat tidak perlu mengingat banyak nomor jika ingin melaporkan kejadian kedaruratan. “Cukup satu nomor, yaitu 112,” ungkap Uung.

Sumber : http://www.cirebonkota.go.id/

Kota Cirebon Mulai Gunakan Aplikasi Sisnaker untuk Daftar Kartu Kuning

Kota Cirebon Mulai Gunakan Aplikasi Sisnaker untuk Daftar Kartu Kuning

CIREBON – Mulai Juni ini, Kota Cirebon mulai menerapkan sistem online dalam pendaftaran kartu kuning bagi para pencari kerja. Pendaftaran secara online ini dilakukan di aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). Setelah pendaftaran secara online, para pencari kerja bisa mencetak kartu kuning di Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon.

“Masukkan data diri dulu di aplikasi Sisnaker ini, setelah itu bawa berkas yang sudah diinput ke kantor Disnaker, baru dicetak,” tutur Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Cirebon, Dra. Fatwa Alfatiyah, Rabu, 9 Juni 2021.

Selama ini, menurutnya, pendaftaran dilakukan secara manual di kantor Disnaker. “Tadinya kan pencari kerja daftar untuk pembuatan kartu kuning ini mendaftar langsung secara manual di Disnaker, kami yang input datanya. Sekarang, mereka yang input datanya secara online,” katanya.

Perubahan ini sendiri dilakukan seiring dengan sistem digitalisasi. Salah satu bagian dari aplikasi Sisnaker ini adalah aplikasi Karirhub, yang bermanfaat bagi para pencari kerja dalam mencari lowongan kerja yang diminati, sebab di dalamnya terdapat perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. “Kemudian, pihak perusahaan juga bisa memantau para pencari kerja di aplikasi Karirhub ini, jika ada pencari kerja yang sesuai dengan spesifikasi yang mereka cari, pihak perusahaan bisa langsung menghubungi Disnaker dan perusahaan juga wajib input data di aplikasi ini,” ujarnya.

Selain itu, menurut Fatwa, melalui aplikasi ini,  data para pencari kerja bisa langsung diketahui oleh Kementerian Tenaga Kerja. “Misalnya data pengangguran, bisa saja kan orang yang tadinya pengangguran tapi sudah diterima bekerja di suatu perusahaan. Data perubahan dari pengangguran ke bekerja ini tidak berubah karena biasanya tidak ada laporan, namun melalui aplikasi tersebut bisa diketahui berapa data pencari kerja, berapa data yang diterima perusahaan, berapa data yang belum diterima bekerja,” kata Fatwa.

Biasanya, tambah Fatwa, sebelum ada aplikasi ini seseorang yang sudah diterima bekerja tidak melapor ke Disnaker. “Mungkin bagi mereka jika sudah diterima bekerja ya sudah tidak perlu lapor, padahal itu perlu dilakukan. Perusahaan pun harusnya memberi tahu ke kami sudah menerima berapa pencari kerja, hal itu dilakukan agar kami bisa mengetahui pasti data pencari kerja,” ujarnya.

Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnaker Kota Cirebon, Bagus Setiyo Nugroho, S.P. mengatakan, jika pencari kerja sudah membuka aplikasi Sisnaker, maka secara otomatis akan ditampilkan pula aplikasi Karirhub. “Nanti pencari kerja harus mengisi profil mereka di aplikasi Sisnaker, kemudian lanjut ke aplikasi Karirhub yang merupakan kesatuan dengan Sisnaker,” ujarnya.

Bulan Juni-Juli merupakan waktu puncak para pencari kerja mendaftar untuk mendapatkan kartu kuning. “Puncaknya pencari kerja untuk daftar kartu kuning ini ya Juni-Juli, sebab banyak lulusan SMA/SMK yang mendaftar kartu kuning ini untuk antisipasi mereka masuk kerja,” katanya.

Sejak awal Juni lalu, para pencari kerja yang mendaftar untuk mendapatkan kartu kuning ini bisa mencapai 50 orang per hari. “Tapi pernah waktu Senin lalu sampai 80 orang per hari. Biasanya pendaftaran ini dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, tapi banyak yang sudah datang sejak pukul 07.00 WIB,” tutur Bagus.

Ia menambahkan, karena aplikasi Sisnaker ini baru digunakan pada bulan ini, banyak pencari kerja yang belum mengetahuinya. “Mereka banyak yang datang langsung ke kantor Disnaker dengan membawa berkas yang dibutuhkan, tapi kami arahkan mereka untuk daftar terlebih dahulu di aplikasi tersebut. Sebetulnya di website Disnaker Kota Cirebon, penggunaan aplikasi ini sudah disosialisasikan, ke depan kami akan sosialisasikan juga ke perusahaan-perusahaan,” ungkapnya.

Sumber : http://www.cirebonkota.go.id/

Wali Kota: Digitalisasi Permudah Akses Masyarakat Nikmati Layanan Perbankan

Wali Kota: Digitalisasi Permudah Akses Masyarakat Nikmati Layanan Perbankan

CIREBON – Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa pandemi Covid-19, sejumlah terobosan harus dilakukan, termasuk memberikan pelayanan secara digital.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., saat menghadiri webinar dengan tema Dukungan Digitalisasi Bank BJB untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah di Masa Pandemi Covid-19, Rabu (9/6). “Dalam keterbatasan ruang dan gerak masyarakat karena pandemi memang diperlukan perubahan yang signifikan,” ungkap Azis. Sehingga perekonomian yang sempat terpuruk karena pandemi Covid-19 bisa kembali meningkat.

Salah satu perubahan dan terobosan yang bisa dilakukan yaitu dengan digitalisasi layanan. “Transformasi digital memegang peranan penting dalam kehidupan perekonomian masa kini,” ungkap Azis. Digitalisasi juga dapat mendorong pembangunan yang inklusif  serta meningkatkan kualitas pembuatan kebijakan. “Digitalisasi juga dapat membentuk daya tahan dan daya saing yang tinggi bagi produsen,” ungkap Azis. Sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen bahkan hingga pandemi Covid-19 mendatang dinyatakan usai.

Dalam lingkup pemerintahan, digitalisasi juga tidak dapat dihindarkan. Bahkan sudah menjadi kewajiban dengan adanya arahan penggunaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). “Dalam penyelenggaraan pemerintahan, implementasi ETPD untuk mengelola keuangan daerah dapat menciptakan praktik yang efisien, transparan, dan akuntabel,” ungkap Azis.

Untuk itu, Azis mengapresiasi segala bentuk digitalisasi yang telah dilakukan Bank BJB. “Bank BJB telah menunjukkan kesiapannya,” tegas Azis. Baik sebagai mitra kolaborasi pemerintah daerah serta penetrasi digitalisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menambah pemasukan untuk PAD di Kota Cirebon.

Sementara itu, Kepala Bank BJB Kota Cirebon, Budi Jamaludin, menjelaskan mereka senantiasa menjadi partner pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon untuk membantu meningkatkan penerimaan PAD. “Untuk itu kami senantiasa berinovasi dengan memberikan sejumlah fitur layanan digital yang bisa dimanfaatkan,” ungkap Budi.

Segala fitur yang sudah disiapkan dapat mempermudah masyarakat melakukan transaksi keuangan. “Bahkan uang elektronik pun sudah tertanam pada aplikasi BJB Digi yang kami miliki,” ungkap Budi. Layanan digitalisasi dari perbankan sangat membantu masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini.

Sumber : http://www.cirebonkota.go.id/

Wali Kota: Aplikasi Sipakum Perkuat Sinergi Pemda dan Kejari Kota Cirebon

Wali Kota: Aplikasi Sipakum Perkuat Sinergi Pemda dan Kejari Kota Cirebon

CIREBON – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon launching aplikasi Sistem Informasi Pendampingan Hukum (Sipakum). Aplikasi Sipakum diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Kejari Kota Cirebon.

“Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, kehadiran aplikasi untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi sebuah kebutuhan,” ungkap Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., saat memberikan sambutan pada launching aplikasi Sipakum di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Rabu, 2 Juni 2021. Kejari Kota Cirebon, lanjut Azis, telah melakukannya, yaitu dengan membuat aplikasi Sipakum yang hari ini telah launching.

Dengan aplikasi Sipakum, Kejari Kota Cirebon mampu mendekatkan pelayanan dan mempermudah komunikasi antara subjek termohon dan pihak Kejari Kota Cirebon. “Apalagi aplikasi ini yang pertama di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ini membuktikan Kejari Kota Cirebon memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan berupa pendampingan hukum yang berkualitas, efektif, dan efisien,” tegas Azis.

Bagi penyelenggara negara, pendampingan hukum merupakan hal yang penting. “Sebagai penyelenggara pemerintahan, kami menyadari betul jika kami tidak boleh memiliki perilaku atau perbuatan melawan hukum,” ungkap Azis.  Perilaku menyimpang dan melawan hukum tentu akan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejari Kota Cirebon, diharapkan tidak terjadi penyimpangan  hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon.

“Kami juga berharap, hadirnya Sipakum ini dapat memperkuat sinergi antara Pemda dan Kejari Kota Cirebon,” tegas Azis.

Sementara itu Kepala Kejari Kota Cirebon, Ewang Jasa Rahadian, S.H., M.H., menjelaskan nantinya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD maupun BUMN yang menginginkan pendampingan hukum dari mereka bisa menggunakan aplikasi ini. “Jika sebelumnya manual, saat ini bisa dilakukan secara digital,” ungkap Ewang.

Masing-masing OPD, BUMD maupun BUMN yang membutuhkan layanan dan pendampingan hukum tinggal mengajukan permohonan disertai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Semua dilakukan melalui aplikasi Sipakum. Setelah semua persyaratan terpenuhi, mereka berhak untuk menolak atau memutuskan pendampingan. “Terutama kalau ada pihak OPD yang dokumen pendukungnya kurang dan sudah diingatkan namun tak kunjung dilengkapi,” ungkap Ewang.

Ewang juga menambahkan, aplikasi ini dibuat dalam rangka Diklat Kepemimpinan kedua yang tengah diikutinya di Bandung. “Kami membuat proyek perubahan dan memiliki ide membuat aplikasi Sipakum,” ungkap Ewang. Dengan aplikasi ini Ewang berharap pelayanan dan pendampingan hukum yang dilakukan Kejari Kota Cirebon dapat efektif dan efisien.

Sumber : http://www.cirebonkota.go.id/

Melalui Ciamic, Kolaborasi BPPPPD dan DKIS Sampaikan Informasi dan Program

Melalui Ciamic, Kolaborasi BPPPPD dan DKIS Sampaikan Informasi dan Program

CIREBON – Dalam bentuk keterbukaan informasi, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPD) Kota Cirebon kini memiliki Cirebon Information Corner (Ciamic).

Kepala BPPPPD Kota Cirebon, Iing Daiman, S.IP., M.Si., menjelaskan, Ciamic ini salah satu program penyediaan informasi berisi tentang Cirebon Satu Data (CSD) yang dapat diakses untuk siapapun. “Nantinya dapat diakses melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS),” ucap Iing.

Informasi lainnya, lanjut Iing, di Ciamic ini publik bisa melihat Cirebon masa depan, berupa perencanaan pembangunan dan penataan kota ke depan. “Kami tampilkan video tiga dimensi tentang Detail Engineering Design (DED) pembangunan kota, seperti Cibogo Mini Ranch dan Jasmine Garden, disitu (Ciamic) kita bisa melihat,” katanya.

Selain itu, menurut Iing, ada juga portal tanya jawab di Ciamic. Jadi, publik bisa menyampaikan pertanyaan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon melalui portal tersebut. “Ketika ada pertanyaan terkait hal tertentu, publik tidak harus ke dinas terkait, cukup melalui Ciamic ini,” ujar Iing.

Dikatakan Iing lebih lanjut, ada juga pojok perguruan tinggi sebagai wadah untuk mengeksplorasi apa yang ada di dalam kampus setiap perguruan tinggi. “Manfaatnya, bisa mengekspresikan dan mensosialisasikan apa yang ada di kampus, bisa juga sebagai sarana promosi program kampus tersebut,” ungkapnya.

Selanjutnya, Kepala DKIS Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, AP., mengatakan, program Ciamic dari BPPPPD tersebut berkolaborasi dengan DKIS, karena nanti sumber dashboard berasal dari pihaknya. “Baik itu dari data, kita mengambil dari CSD, itu bisa ditampilkan dari program Ciamic milik BPPPPD,” kata Ma’ruf.

Ia juga menyampaikan, DKIS saat ini sedang menginisiasi beberapa inovasi terbaru, antara lain dashboard eksekutif. “Tahun ini, target kami di Kota Cirebon itu hanya ada dua portal, yakni satu portal pelayanan pemerintah dan satu portal pelayanan publik,” jelasnya.

Menurut Ma’ruf, Cirebon Satu Data itu komplit, mulai dari data dimensi seperti pendidikan, ada juga data per-SKPD, untuk memudahkan siapapun yang ingin mengakses informasi tersebut. “Akan terus kami kembangkan, nanti semua akan ada dalam satu portal untuk publik supaya orang tidak bingung mencari informasi dan mengaksesnya,” pungkas Ma’ruf.

Sumber : http://www.cirebonkota.go.id/

Aplikasi Sipakum, Permudah Pendampingan Hukum OPD di Kota Cirebon

Aplikasi Sipakum, Permudah Pendampingan Hukum OPD di Kota Cirebon

Permudah pendampingan hukum, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon segera luncurkan aplikasi Sistem Informasi Pendampingan Hukum (Sipakum). 

Dalam kegiatan Expose aplikasi Sistem Informasi Pendampingan Hukum (Sipakum) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Kota Cirebon yang diselenggarakan di  aula Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, Rabu, 19 Mei 2021, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., menjelaskan kegiatan hari  ini merupakan tindak lanjut ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antara Wali Kota dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) beberapa waktu lalu. “Yaitu dalam rangka  pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara antara Pemda dengan Kejari Kota Cirebon,” ungkap Agus.

Hanya saja, bentuk pendampingan tersebut saat ini dipermudah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menginginkan pendampingan tidak perlu datang ke kantor Kejari Kota Cirebon. Namun cukup mendaftar melalui aplikasi Sipakum yang dilengkapi dengan persyaratan yang dibutuhkan. “Kita terus berupaya melakukan proses digitalisasi,” ungkap Agus. Dengan digitalisasi, sejumlah pengeluaran bisa ditekan, termasuk dalam penggunaan kertas. 

Expose yang digelar hari ini, lanjut Agus, untuk mendapatkan masukan dari perangkat daerah serta dari Kejaksaan. “Tadi ada sejumlah masukan untuk melakukan perbaikan,” ungkap Agus. Selanjutnya setiap OPD bisa memanfaatkan aplikasi ini saat mendaftarkan permohonan pendampingan hukum dari Kejari saat menggelar sejumlah kegiatan. 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Ewang Jasa Rahadian, S.H., M.H., menjelaskan OPD sebagai pemohon pendampingan hukum dari jaksa pengacara negara kini tidak perlu lagi datang ke kantor. “Tidak perlu ke kantor. Bisa melalui aplikasi ini,” ungkap Ewang. Permohonan pendampingan tentu dengan melampirkan sejumlah persyaratan yang dibutuhkan. “Nanti akan kita telaah dan kita jawab setelah memenuhi persyaratan,” ungkap Ewang. 

Ditargetkan dalam dua pekan kedepan, aplikasi ini sudah bisa digunakan untuk pendampingan hukum terhadap OPD di Kota Cirebon. “Dengan digitalisasi, tidak terbatas ruang dan waktu. Semakin mempermudah kita,” ungkap Ewang.

Sumber : http://www.cirebonkota.go.id/

Gelar Bimtek, Wali Kota: Pemda Berupaya Jadikan Kota Cirebon Ramah Investasi

Gelar Bimtek, Wali Kota: Pemda Berupaya Jadikan Kota Cirebon Ramah Investasi

Pemerintah Daerah (Pemda) berupaya keras menjadikan Kota Cirebon sebagai kota yang ramah investasi. Kemudahan berinvestasi dibutuhkan dengan tidak mengesampingkan pengawasan maksimal. 

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., pada kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha di Kota Cirebon, Selasa, 18 Mei 2021. “Saat ini kita tengah menghadapi melambatnya pertumbuhan ekonomi,” ungkap Azis. Melambatnya pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya terjadi secara global, namun juga nasional hingga akhirnya juga berdampak di Kota Cirebon. 

Untuk itu, lanjut Azis, dibutuhkan terobosan dan inovasi untuk bisa menggairahkan kembali pertumbuhan ekonomi. “Salah satunya berupa kemudahan untuk berinvestasi,” ungkap Azis. Pemda Kota Cirebon terus berupaya untuk mempermudah perizinan serta menyelaraskan aturan investasi dengan pemerintah pusat. Melalui Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA), maka perizinan dilakukan terpadu dan disederhanakan di seluruh Indonesia. “Kita juga terus berupaya menjadikan Kota Cirebon sebagai kota yang ramah investasi,” ungkap Azis. 

Pada kesempatan itu, atas nama Pemda Kota Cirebon, Azis juga menghaturkan penghargaan yang tinggi kepada sejumlah narasumber yang hadir dan memberikan bimbingannya pada kegiatan yang digelar hari ini. “Semoga sosialisasi yang digelar hari ini dapat memacu dan memotivasi pelaku usaha dan investor untuk menanamkan modalnya di Kota Cirebon,”  ungkap Azis. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., menjelaskan bimbingan teknis yang diselenggarakan hari ini merupakan upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM), sehingga bisa memperikan pelayanan terbaik di sektor perizinan. “Sehingga pelayanan perizinan memang semakin dipermudah,” ungkap Agus. karena semua perizinan saat ini bisa diajukan secara online

Hanya saja, bimbingan teknis tetap diperlukan karena Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kota Cirebon belum terintegrasi dalam perizinan tersebut, sehingga masih harus menggunakan mekanisme rekomendasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) khususnya untuk zona yang belum jelas peruntukannya. “Mudah-mudahan RDTR pada semester pertama ini sudah bisa selesai,” ungkap Agus.  

Jika RDTR Kota Cirebon telah selesai semester pertama, maka akan langsung terintegrasi dengan perizinan terpadu atau OSS berbasis pendekatan risiko (OSS-RBA). “Ini akan semakin mempermudah pelaku usaha memperoleh perizinan di Kota Cirebon,” ungkap Agus. Nantinya setiap calon investor bisa melihat langsung secara online zonasi yang diperbolehkan untuk berinvestasi hingga jenis investasi yang diizinkan di zonasi itu di bidang apa. “Jadi sudah jelas peruntukannya sehingga mereka tidak perlu datang secara langsung,” ungkap Agus.

Sumber : http://www.cirebonkota.go.id/

Wakil Wali Kota: Edukasi Berinternet untuk Hasilkan Generasi Muda Cerdas dan Kreatif

Wakil Wali Kota: Edukasi Berinternet untuk Hasilkan Generasi Muda Cerdas dan Kreatif

CIREBON – Ketergantungan terhadap internet saat ini sangat tinggi. Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon senantiasa hadir untuk mengedukasi masyarakat dalam menggunakan internet dengan baik. 

“Ketergantungan terhadap internet saat ini sangat tinggi,” ungkap Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati saat membuka kegiatan NgabuburIT  bertema Internet Cerdas Kreatif, Produktif di Masa Transisi Pandemi Covid-19 di Pondok Pesantren Darul Ilmi, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Sabtu, 8 Mei 2021.

Terlebih di masa pandemi Covid-19, saat ini berbagai kegiatan dilakukan secara online. “Termasuk sektor pendidikan. Anak-anak kita saat ini mulai dibiasakan untuk belajar secara daring,” ungkap Eti. Akibatnya, ketergantungan terhadap internet juga semakin besar.

Tantangannya, lanjut Eti, tidak semua konten yang dilihat oleh anak-anak merupakan konten yang positif. “Ada juga yang negatif,” ungkap Eti. Untuk itu, diperlukan edukasi khususnya kepada pelajar, sehingga mereka bisa menyaring banjir informasi yang didapatkan dari internet. “Pemda Kota Cirebon selalu berupaya untuk hadir dan memberikan edukasi kepada anak-anak kita,” ungkap Eti. Salah satunya melalui kegiatan yang digelar hari ini bersama dengan Relawan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (RTIK) Kota Cirebon. 

Melalui kegiatan ini, diharapkan anak-anak generasi penerus bangsa di Kota Cirebon bisa menggunakan  internet dengan cerdas dan kreatif. “Sehingga anak-anak kita bisa menjadi generasi muda yang produktif dan mampu berinovasi dalam berbagai sektor,” tegas Eti.

Sumber : http://www.cirebonkota.go.id/

Animo Masyarakat untuk BRT Trans Cirebon Cukup Tinggi, Rute AKDP Segera Diproses

Animo Masyarakat untuk BRT Trans Cirebon Cukup Tinggi, Rute AKDP Segera Diproses

CIREBON – Animo masyarakat terhadap Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon cukup tinggi, dapat dilihat di media sosial resmi milik Trans Cirebon di akun Instagram @brttranscirebon. 

Hal itu diungkapkan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon, Dr. Panji Amiarsa, S.H., M.H. saat ditemui di satu kegiatan di Ruang Kanigaran Balai Kota Cirebon, Jumat, 30 April 2021.

“Untuk keterbukaan publik (terkait animo masyarakat), bisa dilihat melalui media sosial Instagram yang kami miliki, animo atau antusiasme bisa disampaikan melalui medsos tersebut,” ucap Panji.

Menurutnya, untuk tarif, sampai saat ini masih gratis sembari menunggu proses kebutuhan yang  bersifat administratif selesai. “Kita melihat ke depan ada evaluasi-evaluasi bagaimana antusiasme masyarakat kedepannya,” ungkap Panji.

Pihaknya saat ini terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon guna koridor yang akan melintasi wilayah kabupaten atau Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). “Untuk AKDP prosesnya akan dilakukan pekan depan, pekan ini masih lanjutan dari dua pekan sebelumnya, yakni rute masih dalam kota,” jelasnya.

Evaluasi yang dilakukan, lanjut Panji, menyangkut keseluruhan, mulai dari halte sampai pembenahan dan penetapan pool (garasi bus). “Semua akan ditentukan dalam pekan ini,” kata Panji.

Skema tarif pasca gratis nanti, menurut Panji, sedang dibahas oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon. “Halte juga, ketika nanti komunikasi dengan Pemda Kabupaten Cirebon mulai berjalan, hal-hal terkait rute AKDP termasuk haltenya pun dipersiapkan,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dishub Kota Cirebon, Andi Armawan mengatakan, tarif BRT Trans Cirebon gratis diperpanjang dan terkait trayek sampai sekarang masih di dalam kota saja. “Izin trayek dalam bentuk fisik untuk AKDP belum kami dapatkan,” ungkap Andi.

BRT Trans Cirebon, menjadi pilihan transportasi baru warga Cirebon (Kota dan Kabupaten Cirebon). Bus ini mulai resmi beroperasi usai diresmikan oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati pada Senin (12/4/2021) lalu.

Sejak itu, Trans Cirebon melayani warga yang ingin merasakan naik kendaraan umum modern tersebut. Dapat disebut modern karena bus ini dilengkapi fasilitas terkini, seperti Wi-Fi gratis dan kamera pemantau (CCTV) serta full AC.

Sumber : http://www.cirebonkota.go.id/

Pasar Murah Ramadhan Kini Beralih ke Digital

Pasar Murah Ramadhan Kini Beralih ke Digital

CIREBON – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Cirebon luncurkan aplikasi pasarmu.id.  Pasar murah ramadhan yang biasa digelar terbuka kini beralih ke digital melalui aplikasi tersebut.

Peluncuran pasar murah ramadhan versi digital dilakukan oleh TPID Kota Cirebon di halaman Balaikota Cirebon, Jumat, 23 April 2021. “Hari ini kita bersama-sama menyaksikan sebuah gebrakan transformatif dan inovatif, khususnya di bidang pasar digital di Kota Cirebon” ungkap Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH., dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si.

Dijelaskan Azis, masalah penyediaan dan penyaluran bahan pokok bukan merupakan masalah sederhana. “Terlebih saat ini masih terjadi pandemi Covid-19 dimana tidak boleh terjadi kerumunan,” ungkap Azis. Untuk itu, Azis menyambut baik kolaborasi pelaku industri dan pemerintah, serta anak-anak muda yang meluncurkan operasi pasar TPID melalui aplikasi pasarmu.id

Sementara itu, Sekda Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., menjelaskan, aplikasi pasarmu.id merupakan upaya inovatif untuk menyikapi kondisi pandemi. “Mau tidak mau, digitalisasi saat ini merupakan suatu kebutuhan,” ungkap Agus. Melalui aplikasi digital, penjual dan pembeli dapat bertemu tanpa melakukan kontak fisik. 

Aplikasi pasarmu.id, lanjut Agus, menyiapkan Operasi Pasar TPID.  Warga yang akan berbelanja tinggal mengunduh pasarmu.id melalui aplikasi playstore di android. Di aplikasi tersebut terdapat menu Operasi Pasar TPID. Berbagai paket  sembako sudah disiapkan, mulai dari paket berharga Rp 25 ribu hingga Rp 100 ribu. “Barang langsung diantar ke pembeli,” ungkap Agus. Sedangkan supplier diambil dari Bulog, klaster binaan Bank Indonesia dan supplier rekomendasi dari DPKUKM Kota Cirebon. Selain Operasi Pasar TPID, pada aplikasi pasarmu.id juga terdapat hampers UMKM dan paket sembako.

Kepala Kantor Perwakilan Wilayah (KPW) Bank Indonesia (BI) Cirebon, Bakti Artanta, menjelaskan, peluncuran aplikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah dan TPID tetap hadir untuk masyarakat. “Apalagi saat bulan suci Ramadhan dan menjelang lebaran,” ungkap Bakti. Hanya saja bentuk kehadiran tersebut berbeda. Biasanya orang berbondong-bondong untuk mendatangi pasar murah, namun saat ini bentuknya melalui pasar murah digital. Untuk itu, Bakti meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan pasokan dan harga karena semua mencukupi. 

Ditambahkan Bakti, peluncuran Operasi Pasar TPID secara digital ini merupakan bentuk sinergitas banyak pihak. “Sinergi antara petani dan pedagang, serta dengan TPID yang di dalamnya ada Pemda, BI, berbagai SKPD, perbankan dan lainnya dalam sebuah marketplace lokal buatan anak Kota Cirebon,” ungkap Bakti. Operasi Pasar TPID digelar mulai hari ini hingga H-3 sebelum lebaran di aplikasi pasarmu.id. 

Pada kesempatan itu, Bakti juga menambahkan bahwa transaksi dan pembayaran secara digital secara nasional menunjukkan tren yang terus naik, salah satunya penggunaan QRIS di wilayah Ciayumajakuning akhir tahun lalu mencapai 94 ribu, hingga saat ini sudah mendekati 112 ribu. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan saat ini.

Sumber : http://www.cirebonkota.go.id/